TRENDSULTRA.COM, KENDARI – Konsorsium Mahasiswa (Korum) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi unjuk rasa menyoal dugaan pencemaran lingkungan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Blok Watalara, Desa Pu’ununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, pada Kamis (16/1/2025).
Aksi unjuk rasa tersebut digelar sekaligus dengan pelaporan ke pihak berwenang diantaranya, Polda Sultra, Inspektur Tambang perwakilan Sultra, DLH Sultra, Pos Gakkum KLHK Kendari dan DPRD Sultra. Korum Sultra ini tergabung dari tiga lembaga Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan Kehutan (AMPLK) Sultra, Jaringan Demokrasi Rakyat (Jangkar) dan Amara.
Jenderal Lapangan, Malik Bottom mengatakan bahwa bukan hanya kali ini saja dugaan pencemaran lingkungan mencuat terjadi akibat aktivitas PT TBS.
“Yang kemarin terjadi itu pada Rabu 8 Januari 2025, kemudian yang dipakai klarifikasi pada foto Minggu 12 Januari 2025, menurut informasi yang kami dapat dan kumpulkan, pasca terjadi luapan lumpur yang membuat kali dan pesisir pantai berwarna kecoklatan pihak perusahaan melakukan pengerukan,” katanya
Dia mengukapkan bahwa ketika masyarakat mengeluhkan aktivitas PT TBS, berarti patut diduga pihak perusahaan tidak melakukan kegiatan pra penambangan dalam hal ini rekayasa sosial.
“Ini bisa kita periksa jejak digital yang mengeluh ini masyarakat, bukan Kepala Desa yang sudah memiliki gaji bulanan, sementara masyarakat yang sehari-harinya sebagai petani dan nelayan tidak memiliki gaji, kalau bukan mengurus kebun dan melaut, lalu kemudian apa langkah perusahaan, apa pernah menyalurkan CSR dan Dana PPM nya terhadap masyarakat,” pungkasnya
Ketua AMPLK Sultra, Ibrahim menyebutkan pihak berwenang diminta untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.
“Sudah banyak keluhan masyarakat, tanpa kita kesanapun, pihak berwenang bisa memeriksa jejak digital perusahaan tersebut, terkhusus peristiwa yang terjadi pada Rabu 8 Januari 2025, kita bisa lihat dampak yang terjadi pada Kali dan Pesisir, nah ini yang terjadi ketika musim penghujan datang,” sebutnya
“Dugaan dampak buruk yang disebabkan oleh PT TBS merugikan masyarakat setempat khususnya pada lahan pertanian yang rusak parah, dan ini masih ada jejak digitalnya,” tambahnya.
Tak hanya itu, aktivitas pertambangan ini juga diduga telah menyebabkan tercemarnya perairan masyarakat setempat.
Sementara itu, Inspektur tambang Perwakilan Sultra, Syahril menyampaikan dalam menindaklanjuti persoalan ini pihaknya akan meminta klarifikasi dari pihak-pihak lain yang memiliki informasi seputar aktivitas pertambangan PT TBS.
“Laporan dari pihak adik-adik ini kan kami sudah terima, tentunya kami tidak boleh hanya berdasarkan hanya laporan dari satu sisi.Tentunya kami akan lakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak lain yang mengetahui duduk persoalan di lapangan,” terangnya.
Dia menuturkan, pihaknya akan menurunkan personil untuk diberangkatkan lokasi pertambangan tersebut dengan berbekal surat tugas.
“Dan kalau memang diperlukan, Tim akan segera diberangkatkan ke lokasi. Tapi mengenai itu kembali lagi, bukan kami yang menentukan. Kami menunggu surat tugas,” tuturnya.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Mirna lesmana serah membeberkan, persetujuan izin lingkungan pertambangan PT TBS ini dikeluarkan oleh DLH Kabupaten Bombana.
Kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bombana untuk dilakukan tindaklanjut.
“Untuk masalah kewenangan, kami akan koordinasikan ke DLH Kabupaten Bombana. Jadi untuk ininya kami tetap terima aduannya. Untuk tindaklanjutnya nanti kami tindaklanjuti,” benernya.
Pos Gakkum KLHK Kendari Sultra melalui PPLH Ahli Pertama, Hasbi menjelaskan akan menindaklanjuti aduan terkait aktivitas PT. TBS tersebut.
“Kami akan segera scan, kami kirim ke Makassar. Nanti disana dari pimpinan menunggu saja perintah,” katanya.
Selain itu saat menyambangi DPRD Sultra, Salah satu staf sekretariat DPRD Sultra mengatakan kepada pendemo untuk datang kembali dilain waktu, dikarenakan anggota DPRD Sultra sementara menjalankan tugas diluar daerah.
“Nanti datang lagi, untuk ditemui anggota DPRD Sultra, biar diagendakan RDP bersama para pihak,” katanya.
Terkait hal tersebut dikutip dari Penasultra.id Humas PT TBS, Nindra menegaskan bahwa sampai hari ini sungai Watalara belum pernah meluap hingga mengakibatkan banjir dan mencemari lingkungan yang dapat merusak biota laut sebagaimana foto yang ramai beredar.
“Itu bukan banjir, tapi keruh akibat tingginya curah hujan. Foto banjir di rumah warga itu diambil dua tahun lalu, dan saat kegiatan penambangan kami sedang berhenti,” jelasnya.
Penulis: Redaksi
